RAB.com (JAKARTA): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia tidak dalam kondisi darurat utang. Utang pemerintah sudah yang mencapai Rp 3.667 triliun per 30 April 2017 atau naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016 jauh lebih kecil daripada jumlah kekayaan Republik Indonesia.
“Kita tidak dalam kondisi darurat utang. Utang Indonesia sangat kecil dibandingkan jumlah kekayaan saat ini dan kekayaan di yang masih akan datang di masa depan. Dibanding produk domestik bruto (PDB) kita yang sekarang sekitar Rp 12.400 triliun pun masih kecil,” ungkap Menkeu saat menjadi bintang tamu pada program Rosi yang ditayangkan Kompas TV, pada Kamis (10/8) malam.
Dalam neraca keuangan kita, lanjut dia, dari sisi kekayaan negara itu harus dihitung, dan dihitungnya tidak hanya yang ada hari ini, tapi juga nilai ke depan yang sistem akuntansinya accrual. Karena itu, Menkeu agak heran saat ada sebagian masyarakat takut terhadap utang yang Rp 3.300 triliun.
“Mengapa takut.. Wong hartanya itu banyak banget.. dari ekuitas, harta bersih, plus harta yang masih akan datang itu banyak sekali,” ujarnya menambahkan untuk mengurusi pencatatan dan pembukuan kekayaan ini Menkeu punya wakil menteri yang profesor akuntansi. Jadi seluruh harta yang dimiliki negara ini, tandasnya, dihitung dari sisi accrual.
Sri Mulyani menegaskan bahwa utang diperlukan untuk pembangunan karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk membiayai seluruh keperluannya, termasuk pembangunan. Utang kita berupa surat utang pemerintah yang sekitar 90 persen dibeli oleh warga atau lembaga dana pensiun Indonesia. “Surat utang yang dibeli investor asing porsinya sangat sedikit,” ujar Menkeu.
Seluruh kekayaan dijaga
Dalam kesempatan itu hadir pula Kasi Penilaian Sumber Daya Alam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ahmad Fauzi yang diminta pendapatnya. Fauzi sesuai dengan spesialisasi pekerjaannya bertugas melakukan survei untuk menghitung berapa kekayaan yang ada di satu kawasan hutan. Sebagian orang yang tidak mengira ada profesi atau keahlian seperti itu .
“Kemenkeu berinisiatif menyajikan nilai sumber daya alam, semua sumber daya alam dari hutan sampai laut. Kami belajar mengukur berapa nilai kekayaan yang ada di satu kawasan hutan,” jelas Fauzi menambahkan bagian tugasnya termasuk membawahi personel yang harus melakukan penyelaman di laut untuk menilai berapa jumlah kekayaan kawasan perairan yang disurvei.
Menjelaskan apa maksud penilaian tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa seluruh kekayaan negara, baik di bumi, air, dan segala yang ada di dalamnya merupakan milik negara. Ia pun mengungkapkan, tugas Ditjen Kekayaan Negara adalah membukukan, mengadministrasi, merapikan, menilai, dan menjaga seluruh kekayaan negara agar jangan sampai mudah disabot oleh pihak manapun yang tak bertanggung jawab.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan, kondisi utang pemerintah terus naik dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan kondisi anggaran negara yang terus mengalami pelebaran defisit. Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan.
Kecilnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor mulai dari lesunya ekspor impor hingga loyonya penerimaan pajak. Di dalam kondisi itu, pemerintah mau tidak mau menambal defisit dengan utang. Tanpa itu, anggaran tidak akan mencukupi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).