RAB.com (JAKARTA): Presiden Jokowi mengatakan agar masyarakat tidak menyebar gosip dan kabar bohong terkait rupiah dalam sambutannya saat meresmikan pengedaran 11 pecahan rupiah baru di Bank Indonesia, Jakarta, kemarin (19/12/2016). Menanggapi Jokowi ihwal tak jelekkan rupiah ini perlu upaya konsisten khususnya dari pemerintah.
Betapa tidak karena ajakan untuk bersama-sama menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh dunia ini penuh dengan gangguan dan godaan. Semuanya seiring dengan naik turunnya kondisi ekonomi nasional yang tentu berpengaruh pada kondisi ekonomi tiap orang.
Secara umum stabilnya nilai rupiah terus tergerus inflasi tahunan yang konon menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di masyarakat. Sehingga apabila nilainya turun, atau bahkan anjlok, dibanding mata uang lain setiap kali terimbas gejolak di dalam maupun luar negeri, pasti akan membuat warga negeri kian gonjang-ganjing ekonominya.
Secara umum memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak awal pemerintahan Jokowi rupiah sudah berjuang keras mengatasi imbas yang menekan rupiah beberapa kali. Namun tekanan yang membuat daya beli masyarakat turun itu seperti tak terelakkan.
Hal ini bagi sebagian orang membuat gagal paham karena bahkan pemerintah mengatakan bahwa kenaikan nilai rupiah akan berdampak negatif pada perekonomian. Dalih yang sering disebut adalah bahwa penguatan rupiah akan menyebabkan penurunan ekspor: para importir di negara lain enggan membayar lebih mahal untuk jumlah barang sama.
Kelindan masalah di seputar menjaga martabat dan kedaulatan rupiah ini pada ujungnya memang jadi masalah yang terlalu kompleks bagi masyarakat awam. Yang mereka tahu sebenarnya lebih kepada bagaimana akhirnya dengan rupiah yang ada di tangan bisa mendapatkan jumlah barang yang sama.
Kalaupun naik harganya masih terjangkau meskipun bila harga naik jelas sangat berpengaruh pada persepsi bahwa nilai rupiah semakin murah sehingga kian rawan untuk dihinakan. Kondisi yang secara psikologis akan membuat harapan akan masa depan kesejahteraan bersama keluarganya akan terancam khususnya untuk golongan rawan miskin.
Ajakan itu mungkin lebih tepat ditujukan kepada golongan berpunya dengan tabungan ratusan juta hingga miliaran rupiah di bank. Kelompok yang punya peluang lebih besar untuk menghina-dina martabat dan kedaulatan rupiah karena merekalah yang punya pengetahuan dan kemampuan melakukan itu.
Kondisi ini bisa dianalogikan dengan golongan pedagang di pasar yang hampir selalu menentukan harga karena merekalah yang punya barangnya. Barang di sini selain rupiah itu sendiri juga subtitusinya (seperti emas, properti, saham, obligasi, dan komoditas lain) yang tinggal dijual bila dianggap perlu untuk ditukarkan dengan barang lain yang dianggap lebih prospektif.
Jadi sekarang tergantung pemerintah untuk bisa menjaga martabat dan kedaulatan rupiah, khususnya dalam interaksinya dengan para pemilik dana lebih entah dari mana asalnya. Dana berlebih yang ditengarai bisa digunakan untuk kegiatan apa saja, dari kontestasi pemilihan kepala daerah sampai aksi terorisme.
Bisa jadi penerbitan pecahan uang baru ada manfaatnya untuk menekan tindak pemalsuan uang, khususnya pecahan kertas bernilai besar. Namun bisa juga di sisi yang lain rawan dipermasalahkan apabila berbagai pertanyaan yang muncul di seputar pencetakan uang baru (yang berarti menambah uang beredar) itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Terlebih bila pengedaran uang baru itu diiringi dengan desas-desus bahwa ada pihak di luar otoritas Bank Indonesia yang juga “menyisihkan” barang cetakan yang sama untuk disimpan ke suatu tempat. Desas-desus yang sejauh ini bisa terus menjadi bahan cerita efektif guna meyakinkan orang untuk “membelinya” di kemudian hari dan terbukti sudah memakan korban banyak orang.
http://www.kompasiana.com/espepe/waspada-penipuan-uang-soekarno-lewat-rekening-reny-yunita_56585429567b61230e522552
https://www.kaskus.co.id/thread/5658f67f529a45607d8b4568/waspada-penipuan-uang-soekarno-lewat-rekening-reny-yunita/1